Sabtu, 27 Mei 2017
NEWS TICKER
Sang “SUPER HERO LINGKUNGAN” Penopang Ekonomi Masyarakat »  GEMASABA salah satu indikator sukses kaderisasi PKB »  PKB LAHIR DARI RAHIM NU »  Garda Bangsa DKC Bondowoso Optimis dapat menarik Simpati Pemuda »  Ketika Integritas dan Kredibelitas diuji Penghuni Maya »  Mengenal Lebih Dekat Halim Iskandar »  Semangat Kemerdekaan Dimalam Lailatul Ijtima’ »  Perjuangkan Nasib Petani Tembakau Lokal, FPKB Temui Dua Perusahaan Rokok Multi Nasional »  Bela Negara, Membela Perjuangan Bangsa »  Dirjend Politik dan Pemerintahan Umum Kunjungi PKB »  Tokoh Masyarakat Bajo Kunjungi Ketum PKB »  Mengenang Gus Dur »  Launching Dua Website, DPC PKB Kab. Bondowoso nyatakan siap memasuki Babak dan Era baru politik »  5 DPW PKB Mendapat Penghargaan »  Dari hidangan makan ala SANTRI hingga “Holopis Kuntul Baris” » 
 
Home » DINAMIKA » PKB LAHIR DARI RAHIM NU
DINAMIKA

PKB LAHIR DARI RAHIM NU

Senin, 8 Agustus 2016 - 294 Kunjungan

NU PKBDengan maraknya praktik radikalisasi hingga pemurnian Islam yang didukung oleh kekuatan aktivis militan, NU tentu layak gelisah. Bagaimana keberlangsungan ‘amaliyah yang selama ini telah menjadi denyut nadi organisasi (yang bernafaskan) Islam ini? Bagaimana jika kelompok yang menggaungkan ‘Khilafah solusinya’ tersebut masuk dalam pemerintahan, kemudian membuat undang-undang yang meminggirkan tahlil, dziba` dan para pengamalnya?

Belakangan ini, banyak anak-anak muda yang dikader menjadi aktivis islam garis keras. Jika para generasi mudah terkibuli, lantas bagaimana nasib NU di masa depan? Selain itu, jika kubu oposisi-ideologis tersebut masuk dalam politik praktis dan berhasil menduduki kursi di Senayan, tentu akan mudah untuk membuat peraturan yang mendukung agenda fundamentalis. Atau mungkin juga akan menyusupkan ideologinya dalam buku ajar pendidikan.

Kita pasti akan merasa ngeri, jika paham fundamentalis mereka berhasil menyusup di ruang legislatif. Karena paham tersebut sangat anti pada pluralitas, khususnya agama. Untuk soal perbedaan ideologi dan ajaran dengan NU, sebenarnya tidak masalah. Namun, jika dalam penyebaran dan implementasinya mereka menggunakan kekerasan, tentu harus segera ditangani (KH. Abdurrahman Wahid: 2009)

Tak dapat dipungkiri PKB lewat jalur politik akan membantu peran NU di parlemen, mengingat antara PKB dan NU terdapat hubungan historis yang tidak dapat dilupakan. Hal ini disebabkan karena PKB lahir dari rahim NU. Pada titik inilah, NU dihadapkan pada dilema. Memperkuat barisan tentu tak mudah. Kebanyakan anggota ‘ideologis’ NU berasal dari kalangan menengah ke bawah. Pengkoordinasiannya akan memakan waktu yang lama. Salah satu jalan yang dapat ditempuh tentu dengan berpartisipasi dalam politik praktis.

PKB dan NU mempunyai hubungan Historis, kultural dan aspiratif. Hubungan historis yang berarti setiap anggota dan aktivis partai menyadari bahwa PKB lahir dari aspirasi warga NU yang menginginkan perubahan masa depan bangsa dan NU ke arah yang lebih baik. Sedangkan hubungan kultural berarti setiap elemen PKB menyadari bahwa partai ini lahir dari lingkungan kebudayaan dan keagamaan yang berasaskan Ahl as-Sunnah wa al-Jama’ah (Aswaja). Adapun hubungan aspiratif bermakna setiap warga nahdliyyin yang menjadi anggota atau aktivis PKB, ia harus memperjuangkan landasan, pandangan dan sikap politik NU dalam keseluruhan gerak dan langkah partai

khittah bisa dilihat dari dua sisi, normatif dan praktis. Secara normatif, NU netral, tidak terikat oleh organisasi politik manapun. Namun dalam tataran praktis, NU dapat bekerjasama dengan PKB dalam konteks kepemerintahan. Misalnya, dalam kepesantrenan, NU bisa mengusulkan bantuan kepada pemerintah lewat PKB. Jadi, kerja NU bisa fokus pada bidang dakwah, pendidikan dan ekonomi. Sedangkan urusan politik, dipegang oleh PKB (NU Online, ‘Muhaimin: Khittah Harus Dimaknai sebagai Kerja yang Lebih Produktif’, 16/09/2009).

PKB

Berawal dari mandat Dus, PBNU kepada Tim Lima yang diketuai oleh KH. Ma’ruf Amin dan dibantu oleh Tim Asistensi yang berjumlah sembilan personil dan diketuai oleh H. Arifin Junaidi, untuk membidani lahirnya PKB (KH. Ushfuri Anshor, 2012, 44)

Kronologi Pendirian

Kisah pendirian PKB dimulai pada 11 Mei 1998. Ketika para kyai sesepuh di Langitan mengadakan pertemuan. Mereka membicarakan situasi terakhir yang menuntut perlu diadakan perubahan untuk menyelamatkan bangsa ini dari kehancuran. Saat itu para kyai membuat surat resmi kepada Pak Harto yang isinya meminta agar dia turun atau lengser dari jabatan presiden. Pertemuan itu mengutus Kyai Muchid Muzadi dari Jember dan Gus Yusuf Muhammad menghadap Pak Harto untuk menyampaikan surat itu. Mereka berangkat ke Jakarta, meminta waktu tetapi belum dapat jadwal. Sehingga sebelum surat itu diterima, Pak Harto sudah mengundurkan diri terlebih dahulu tanggal 23 Mei 1998.

Pada tanggal 30 Mei 1998, diadakan istighosah akbar di Jawa Timur. Lalu semua kyai berkumpul di kantor PWNU Jatim. Para kyai itu mendesak KH Cholil Bisri supaya menggagas dan membidani pendirian partai bagi wadah aspirasi politik NU. Ia menolaknya karena tidak mau terlalu berkecimpung jauh dalam dunia politik dan merasa lebih baik di dunia pesantren saja. Akan tetapi para kyai terus mendorongnya karena dinilai lebih berpengalaman dalam hal politik. Pada saat itu Gus Dur belum ikut dalam pertemuan ini.

Persiapan Pendirian

Kemudian pada tanggal 6 Juni 1998, KH Cholil Bisri mengundang 20 kyai untuk membicarakan hal tersebut. Undangan hanya lewat telepon. Tetapi pada hari H-nya yang datang lebih 200 kyai. Sehingga rumahnya di Rembang sebagai tempat pertemuan penuh. Dalam pertemuan itu terbentuklah sebuah panitia yang disebut dengan Tim “Lajnah” yang terdiri dari 11 orang. Ia sendiri menjadi ketua dengan sekretarisnya adalah Gus Yus. Panitia ini bekerja secara maraton untuk menyusun platform dan komponen-komponen partai termasuk logo (yang sampai saat ini menjadi lambang resmi partai) yang pembuatannya diserahkan kepada KH.A. Mustofa Bisri. Selain itu terbentuk juga Tim Asistensi Lajnah terdiri dari 14 orang yang diketuai oleh Matori Abdul Djalil dan sekretarisnya Asnan Mulatif.

Pada tanggal 18 Juni 1998 panitia mengadakan pertemuan dengan PBNU. Dilanjutkan audiensi dengan tokoh-tokoh politik (NU) yang ada di Golkar, PDI dan PPP. Panitia menawarkan untuk bergabung, tanpa paksaan. PBNU sendiri menolak pendirian partai. Setelah itu pada tanggal 4 Juli 1998, Tim ‘Lajnah’ beserta Tim dari NU mengadakan semacam konferensi besar di Bandung dengan mengundang seluruh PW NU se-Indonesia yang dihadiri oleh 27 perwakilan.

Nama Partai dan Deklarator

Hari itu diputuskan nama partai. Usulan nama adalah Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Kebangitan Ummat dan Partai Nahdlatul Ummat. Akhirnya hasil musyawarah memilih nama PKB (Partai Kebangkitan Bangsa). Lalu ditentukan siapa-siapa yang menjadi deklarator partai. Disepakati 72 deklarator, sesuai dengan usia NU ketika itu. Jumlah itu terdiri dari Tim Lajenah (11), Tim Asistensi Lajenah (14), Tim NU (5), Tim Asistensi NU (7), Perwakilan Wilayah (27 x 2), Ketua–ketua Event Organisasi NU, tokoh-tokoh Pesantren dan tokoh-tokoh masyarakat. Semua deklarator membubuhkan tandatangan dilengkapi naskah deklarasi. Lalu diserahkan ke PBNU untuk mencari pemimpin partai ini.

Ketika masuk ke PBNU, dinyatakan bahwa yang menjadi deklaratornya 5 orang saja, bukan 72 orang. Kelima orang itu yakni KH Munasir Allahilham, KH Ilyas Ruchyat Tasikmalaya, KH Muchid Muzadi Jember dan KH. A. Mustofa Bisri Rembang dan ditambah KH Abddurahman Wahid sebagai ketua umum PBNU. Nama 72 deklarator dari Tim Lajnah itu dihapus oleh semua oleh PBNU.

Membentuk Tim Khusus PBNU

Dalam menyikapi usulan yang masuk dari masyarakat Nahdliyin, PBNU menanggapinya secara hati-hati. Hal ini didasarkan pada adanya kenyataan bahwa hasil Muktamar NU ke-27 di Situbondo yang menetapkan bahwa secara organisatoris NU tidak terkait dengan partai politik manapun dan tidak melakukan kegiatan politik praktis. Namun, sikap yang ditunjukan PBNU belum memuaskan keinginan warga NU. Banyak pihak dan kalangan NU dengan tidak sabar bahkan langsung menyatakan berdirinya parpol untuk mewadahi aspirasi politik warga NU setempat. Di antara mereka bahkan ada yang sudah mendeklarasikan parpol yakni Partai Bintang Sembilan di Purwokerto dan Partai Kebangkitan Umat (Perkanu) di Cirebon.

Membentuk Tim 5

Akhirnya, PBNU mengadakan Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU tanggal 3 Juni 1998 yang menghasilkan keputusan untuk membentuk Tim Lima yang diberi tugas untuk menampung aspirasi warga NU. Tim Lima diketuai oleh KH Ma’ruf Amin (Rais Suriyah/Koordinator Harian PBNU), dengan anggota, KH M Dawam Anwar (Katib Aam PBNU), Prof Dr KH Said Aqil Siradj, M.A. (Wakil Katib Aam PBNU), H M. Rozy Munir,S.E., M.Sc. (Ketua PBNU), dan Ahmad Bagdja (Sekretaris Jenderal PBNU). Untuk mengatasi hambatan organisatoris, Tim Lima itu dibekali Surat Keputusan PBNU.

Membentuk Tim Asistensi

Selanjutnya, untuk memperkuat posisi dan kemampuan kerja Tim Lima seiring semakin derasnya usulan warga NU untuk mendirikan partai politik, maka pada Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU tanggal 20 Juni 1998 memberi Surat Tugas kepada Tim Lima, selain itu juga dibentuk Tim Asistensi NU yang diketuai oleh Arifin Djunaedi (Wakil Sekjen PBNU) dengan anggota H Muhyiddin Arubusman, H.M. Fachri Thaha Ma’ruf, Lc., Drs. H Abdul Aziz, M.A., Drs. H Andi Muarli Sunrawa, H.M. Nasihin Hasan, H Lukman Saifuddin, Drs. Amin Said Husni dan Muhaimin Iskandar. Tim Asistensi NU bertugas membantu Tim NU dalam mengiventarisasi dan merangkum usulan pembetukan parpol.

Merancang Flatform, AD/ART Partai

Pada tanggal 22 Juni 1998 Tim Lima dan Tim Asistensi mengadakan rapat untuk mendefinisikan dan mengelaborasikan tugas-tugasnya. Tanggal 26 – 28 Juni 1998 Tim Lima dan Tim Asistensi mengadakan konsinyering di Villa La Citra Cipanas untuk membahas usulan pendirian PKB dari para Kiai yang telah berkumpul di Rembang yang di dalam usulannya telah menyerahkan berkas-berkas Platform Partai, AD/ART, Tanda Gambar Partai. Pertemuan ini menghasilkan lima rancangan yaitu:

  1. Pokok-pokok Pikiran NU Mengenai Reformasi Politik
  2. Mabda’ Siyasiy[1]
  3. Hubungan Partai Politik dengan NU
  4. AD/ART[2]
  5. Naskah Deklarasi[3]

Maka jelaslah Bahwa hanya PKB lah satu – satunya Partai politik yang dimiliki dan dilahirkan oleh NU. Oleh karena itu  perlu dukungan yang solid dari kalangan nahdliyin terhadap PKB.

Related Post