Sabtu, 27 Mei 2017
NEWS TICKER
Sang “SUPER HERO LINGKUNGAN” Penopang Ekonomi Masyarakat »  GEMASABA salah satu indikator sukses kaderisasi PKB »  PKB LAHIR DARI RAHIM NU »  Garda Bangsa DKC Bondowoso Optimis dapat menarik Simpati Pemuda »  Ketika Integritas dan Kredibelitas diuji Penghuni Maya »  Mengenal Lebih Dekat Halim Iskandar »  Semangat Kemerdekaan Dimalam Lailatul Ijtima’ »  Perjuangkan Nasib Petani Tembakau Lokal, FPKB Temui Dua Perusahaan Rokok Multi Nasional »  Bela Negara, Membela Perjuangan Bangsa »  Dirjend Politik dan Pemerintahan Umum Kunjungi PKB »  Tokoh Masyarakat Bajo Kunjungi Ketum PKB »  Mengenang Gus Dur »  Launching Dua Website, DPC PKB Kab. Bondowoso nyatakan siap memasuki Babak dan Era baru politik »  5 DPW PKB Mendapat Penghargaan »  Dari hidangan makan ala SANTRI hingga “Holopis Kuntul Baris” » 
 
Home » OPINI » Bela Negara, Membela Perjuangan Bangsa
OPINI

Bela Negara, Membela Perjuangan Bangsa

Senin, 25 Juli 2016 - 195 Kunjungan

MUHAIMIN ISKANDAR
BEBERAPA waktu lalu, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan perlunya diadakan sebuah pelatihan untuk generasi muda Indonesia agar lebih mencintai negara dengan program yang mirip wajib militer di negara-negara lain. Program yang diberi nama Bela Negara itu diyakini mampu membangkitkan kembali semangat keindonesiaan sekaligus semangat untuk mencintai, menjaga dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Konsep bela negara bagi Indonesia, sesungguhnya merupakan konsep yang telah berjalan secara gradual dan dinamis dalam lintas sejarah perjuangan bangsa. Dalam lintas sejarah bangsa, setelah dikumandangkannya Proklamasi 17 Agustus 1945, fokus bangsa Indonesia adalah mempertahankan dan menjaga kemerdekaan Republik Indonesia itu.

Pada 9 November 1945 Resolusi Jihad untuk menghadapi tentara sekutu di Jawa Timur yang dikumandangkan oleh KH Hasyim Ashari menjadi sebuah tonggak perjuangan bersama rakyat dan keyakinan seluruh umat muslim Indonesia menyerahkan jiwa dan raganya untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, Resolusi Jihad menjadi sebuah motivator sekaligus penuntun umat Islam Indonesia untuk berjuang membela bangsa dan negara dengan segenap jiwa raga.

Ketika 19 Desember 1948 terjadi agresi militer kedua Belanda, Presiden, Wakil Presiden dan sebagian anggota kabinet RI ditangkap di Yogyakarta. Perang mempertahankan kemerdekaan yang telah dikumandangkan pada 17 Agustus 1945 pun dimulai.

Sejarahwan Taufik Abdullah mengatakan bahwa terhitung 19 Desember 1948 hingga pengakuan Kedaulatan 27 Desember 1949 merupakan fase sesungguhnya dari mempertahakan kemerdekaan Republik Indonesia. Karena dalam kurun waktu itu, seluruh rakyat Indonesia menyerahkan semua potensi dirinya baik jiwa dan raga dalam sebuah peperangan yang disebut sebagai perang gerilya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.

TB Simatupang dalam sebuah tulisannya mengatakan: Barangkali dapat kita katakan bahwa akibat dari perang rakyat ini kesadaran dan harga diri kita sebagai satu bangsa telah bertambah besar, sedangkan caranya perang rakyat itu dijalankan agaknya telah memperkuat kesadaran dari masing-masing daerah yang telah menjalankan perang rakyat akan harganya, kekuatannya dan pribadinya sendiri (TB Simatupang, Laporan dari Banaran, Jakarta: Pembangunan, 1960).

Dalam perjalanan sejarah, kita semua mengetahui bahwa akibat agresi militer II Belanda itulah terjadi kekosongan kekuasaan. Disinilah muncul inisiatif Syafruddin Prawiranegara untuk mendirikan sebuah pemerintahan di Bukittinggi yang diberi nama Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Eksistensi pemeirntahan Republik Indonesia tetap berjalan walau presiden dan wakil presiden ditangkap. PDRI itu mengindikasikan dua ciri, nama pimpinan PDRI bukan presiden namun Ketua PDRI dan pemerintahan bersifat darurat atau sementara. Dari kedua hal ini terlihat dua indikasi penting, pertama, seberapapun besar peluang yang dimiliki oleh seseorang untuk mengambilalih kekuasaan namun tidak ada sedikitpun niat untuk menjatuhkan pemerintahan resmi Republik Indonesia. Kedua, PDRI menjadi tali pengikat seluruh potensi bangsa untuk berjuang.

Retrospeksi Bela Negara
Terkait dengan bela negara di Indonesia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahkan telah menetapkan tanggal 19 Desember sebagai Hari Bela Negara. Kita patut mengapresiasi langkah penting Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait dengan Hari Bela Negara di Indonesia.

Di era Presiden Joko Widodo, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu kembali mengingatkan kembali akan pentingnya Bela Negara. Dalam konteks ini, korelasi bela negara dengan tanggal 19 Desember sebagai Hari Bela Negara sesungguhnya tampak jelas terlihat:

Pertama, bagi rakyat Indonesia, pembelaan terhadap negara terjadi karena kehadiran sebuah komando, yang diyakini keberadaan dan kebenarannya. Resolusi Jihad KH Hasyim Asyari menjadi motivasi positif bagi eksistensi bela negara. Kehadiran perang gerilya dan Agresi militer II Belanda menjadi sebuah fenomena nyata dalam sejarah perjuangan bangsa untuk memanifestasikan resolusi jihad itu.

Kedua, mempertahankan negara ibarat sebuah keyakinan untuk membela sebuah kebenaran sekaligus dasar untuk mengenyahkan ketidakadilan dan kezaliman. Sehingga tidak heran, bagi bangsa Indonesia, khususnya umat Islam, membela negara adalah ibadah.

Ketiga, membela negara agaknya merupakan kebanggaan pribadi sekaligus manifestasi rasa bersyukur kepada Allah SWT. Karena peluang untuk sekali saja dalam seumur hidup melawan kezaliman sekaligus dapat mewarisi sebuah pengalaman pribadi bahwa berjuang adalah sebuah prinsip dasar menjaga kehormatan bangsa.

Dari ketiga hal itu bila dikorelasikan dengan kurun waktu sekarang terasa sekali bahwa sebenarnya bela negara sepatutnya adalah sebuah proses historis yang sengaja ingin ditumbuhkan di tengah arus globalisasi dan pengaruh internasional. Konsep bela negara yang hadir saat ini bukanlah semata membela negara dalam arti fisik namun secara hakiki adalah sebuah norma yang akumulatif dalam menjaga keberadaan bangsa. Dengan demikian bela negara tidaklah sekadar sebuah pelatihan fisik semata namun lebih pada itu adalah menjaga eksistensi bangsa Indonesia.

Untuk menjaga tetap konsistennya bela negara dalam konteks zaman maka diperlukan empat perangkat nilai yang perlu dimanifestasikan. Pertama, nilai sejarah. Dari sejarah dapat diketahui bagaimana bela negara itu bisa termanifestasikan dan hadir. Tanpa Resolusi Jihad, Agresi Militer II Belanda, kehadiran PDRI dan perang gerliya sulit rasanya untuk dikatakan bahwa bela negara itu ternyata pernah dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa instruksi.

Kedua, kehadiran PDRI merupakan sebuah konfirmasi keyakinan bahwa negara harus ada dan dibela, walaupun pemerintahan sudah menjadi tawanan namun negara dan banga harus tetap ada.

Ketiga, simbol-simbol pemakaian status dalam PDRI memberikan sebuah keyakinan pada kita bahwa membela negara merupakan sebuah manifestasi keluhuran budi tanpa adanya sebuah selipan “hidden agenda” untuk menggunakan kesempatan dalam kesempitan, seperti misalnya mengganti kepemimpinan negara. Keempat, bela negara hadir dalam sebuah keyakinan pada seluruh rakyat bahwa negara dan bangsa masih ada dan logis kiranya harus dibela walaupun bentuk formalnya tidak diketahui keberadaannya. Dengan demikian keyakinan bahwa negara masih ada merupakan indikator penting akan konsep bela negara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari keberadaan bela negara dalam konteks historis inilah kita percaya bahwa pemerintah Indonesia akan mampu menggulirkan konsep bela negara itu dalam sebuah manifestasi nyata dengan tidak melupakan untuk menghadirkan kisah-kisah heroik sejarah mengenai kemunculan bela negara itu. Perang gerilya dan PDRI merupakan manifestasi heroik bagi sebuah bangsa yang besar seperti Indonesia.

(Opini ini pernah dimuat di Koran Sindo, Sabtu, 19 Desember 2015)

Related Post